MUSI RAWAS (SUMATRA SELATAN), UNGKAPPERKARA.COM, — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas hari ini menyelenggarakan dua agenda sekaligus: pertama Paripurna internal berupa laporan Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun 2026, dilanjutkan dengan Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan.
Sebelumnya, rapat sempat tertunda pada hari sebelumnya dikarenakan tidak terpenuhi kuorum, di mana anggota DPRD sebagian tida berhalangan hadir. Kini proses tersebut terlaksana kembali. "Pembahasan teknis telah rampung oleh tim Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga hari ini tinggal penandatanganan kesepakatan antara Bupati Musi Rawas dan DPRD Kabupaten Musi Rawas, tanpa pembahasan ulang," jelas salah satu pimpinan sidang.
Ketua DPRD Musi Rawas firdaus Cik olah ketika di wawancarai oleh awak media menyampaikan," Meski kesepakatan tercapai, muncul catatan penting terkait janji politik yang belum sepenuhnya terealisasi. Disebutkan bahwa janji politik senilai Rp20 miliar yang dijanjikan pada Pilkada 2024 hingga tahun 2025 belum dimasukkan ke dalam anggaran, dan baru terealisasi Rp2 miliar dalam perubahan ini. Hal ditegaskan kembali agar menjadi perhatian dalam pembahasan selanjutnya sebagai aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan.
Pihak pimpinan menegaskan tidak ada isu ketidaksesuaian lain dalam dokumen KUA-PPAS tersebut selain hal tersebut, dan seluruh hasil pembahasan Banggar bersifat terbuka untuk diketahui publik.
Masih di tempat yang Bupati Musi Rawas (Mura) Hj. Ratna Machmud, menyatakan isu mengenai "kue APBD sudah habis terbagi" yang disampaikan oleh salah satu Oknum Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu tidak benar.
"Siapa, dari OPD mana yang memberikan penjelasan tersebut akan saya panggil", ujar Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, Rabu .
Penulis - Nelisa
Post a Comment for "Paripurna KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 Musi Rawas Akhirnya Disepakati Usai Tertunda, Masih Ada Catatan Terkait Janji Politik"